Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap skenario perpanjangan PPKM Darurat. Pembatasan sosial direncanakan berlangsung hingga 6 minggu. Tujuannya, untuk menekan laju kenaikan kasus covid-19 di dalam negeri.
"PPKM darurat selama empat sampai enam pekan dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," ungkapnya, saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7) lalu.
Skenario ini langsung direspons oleh pengusaha. Mereka mengaku keberatan jika PPKM Darurat yang semula hanya 17 hari diperpanjang hingga enam minggu.
Kekhawatiran pengusaha, kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, arus kas perusahaan berpotensi minus.
Potensi perusahaan yang bangkrut semakin banyak di tengah tekanan pandemi covid-19. "Lama-lama tidak ada uang, maka akan bangkrut. Tidak tahan. Tidak kuat," lirihnya.
Senda, Wakil Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Emil Arifin menyebut perpanjangan PPKM Darurat akan membuat keuangan pengusaha restoran semakin berat. Pasalnya, layanan bawa pulang (take away) rata-rata hanya berkontribusi terhadap total pendapatan sekitar 10 persen-20 persen.
Kalau pun PPKM Darurat menjadi jalan satu-satunya, ia minta empat syarat kepada pemerintah. Yakni, bantuan bayar uang sewa, bantuan biaya listrik dan air, stimulus pajak bumi dan bangunan (PBB), dan subsidi gaji karyawan. "Kalau itu diberikan, go ahead (silakan). Satu tahun 'dijabanin'," ucap Emil.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara sepakat dengan Emil. Stimulus dari pemerintah sangat dibutuhkan pengusaha untuk bertahan di tengah krisis pandemi.
Hal ini khususnya subsidi gaji karyawan. Ia mengusulkan pemerintah memberikan subsidi gaji sebesar Rp5 juta selama tiga bulan, yakni Juli-Agustus 2021.
"Jika asumsinya ada 19 juta pekerja yang terdampak covid-19, maka besaran subsidi gaji mencapai Rp95 triliun," terang Bhima.
Angka belasan juta pekerja ini mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga tersebut mencatat 19,1 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi covid-19 pada Februari 2021.
Sarannya, pemerintah memprioritaskan sektor transportasi, perhotelan, restoran, termasuk ritel. Selain itu, buruh konstruksi dan pekerja lepas di sektor informal juga perlu mendapat jatah subsidi gaji pemerintah. "Ini yang sensitif terhadap penurunan mobilitas," imbuh Bhima.
Dengan subsidi gaji, perusahaan dapat memotong gaji karyawan sesuai dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Nantinya, selisih dari potongan itu lah yang ditutup oleh pemerintah.
Walhasil, gaji yang didapat karyawan tetap sama seperti sebelum ada pemotongan dari perusahaan. Stimulus ini dibutuhkan perusahaan untuk melakukan efisiensi dan bertahan di masa pandemi.
Masalahnya, pendapatan perusahaan terjun bebas selama pandemi covid-19. Sementara, biaya operasional sulit ditekan, terlebih lagi untuk membayar gaji karyawan.
Belum lagi utang jatuh tempo yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan harus mengurangi beban biaya, mulai dari memangkas gaji karyawan hingga ongkos produksi.
Untuk memangkas gaji karyawan, perusahaan bisa melakukan PHK terhadap pekerja. Masalahnya, jika jumlah karyawan yang terkena PHK semakin banyak, berarti angka pengangguran otomatis meningkat.
Imbasnya, jumlah orang miskin juga akan bertambah. Kesenjangan orang kaya dan orang miskin pun semakin lebar. Situasi itu tentu akan mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional karena konsumsi masyarakat tertekan.
Oleh karena itu, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menahan potensi PHK massal di tengah pandemi covid-19. "Subsidi gaji dapat menjaga arus kas perusahaan. Jadi, jangan sampai ada PHK sepihak," jelas Bhima.
Selain itu, ia memandang pemerintah juga harus memberikan bantuan sewa kepada pelaku usaha. Bantuan khususnya wajib diberikan kepada penyewa (tenant) di pusat perbelanjaan.
"Ini prioritas untuk tenant di pusat perbelanjaan dan pelaku usaha yang menyewa ruko atau kantor khusus yang masuk kategori UMKM," jelasnya.
Pemerintah bisa menyasar pengusaha yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Mereka biasanya tidak punya modal cukup banyak untuk bertahan enam minggu ketika pendapatan tergerus terus menerus.
Namun, ia belum dapat memproyeksi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membantu pengusaha membayar sewa. Pasalnya, harus ada diskusi dulu di Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). "Untuk melihat tenant atau pengusaha atau penyewa mana yang mendapatkan prioritas," tutur Bhima.
Subsidi Listrik
BACA HALAMAN BERIKUTNYAButuh Rp110 T untuk Pengusaha Banting Setir dari Jurang PHK - CNN Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment