Mayoritas Pendanaan Usaha Tambang Kalimantan dari Utang Asing - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan mencatat mayoritas pendanaan perusahaan tambang di Kalimantan berasal dari utang luar negeri. Jumlahnya mencapai Rp30,02 triliun atau 53 persen dari total pendanaan mencapai Rp56,6 triliun ada April 2021.

"Dari sisi pendanaan, perusahaan tambang di Kalimantan mayoritas didanai oleh utang luar negeri sebesar 53 persen," ucap Kepala Kantor Perwakilan BI Kalsel Amanlison Sembiring di acara diskusi Pemanfaatan Hilirisasi Batu Bara untuk Pemulihan Ekonomi, Rabu (1/9).

Sementara sisanya senilai Rp26,58 triliun atau 47 persen berasal dari pendanaan perbankan. Dari aliran kredit bank ini, ia mencatat tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sebesar 2,9 persen.

"Ini relatif aman, jauh di bawah batas 5 persen. Peningkatan penyaluran dan kualitas kredit ini sejalan dengan perbaikan harga batu bara global," katanya.

Kendati aliran dana ke sektor ini cukup besar, ia menilai dampak pengembangan industri tambang di Kalimantan sejatinya tidak berkelanjutan jika tidak diiringi dengan hilirisasi. Selain itu, perkembangan industri dan kenaikan harga komoditas tambang juga tidak memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

"Hasil survei kami, perubahan harga batu bara tidak memberi dampak perubahan inflasi Kalimantan yang mengindikasikan tidak ada geliat peningkatan ekonomi masyarakat saat harga batu bara naik," jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada kebijakan dan langkah hilirisasi batu bara di Kalimantan. Pasalnya, hilirisasi batu bara memberikan nilai tambah, misalnya ketika diubah menjadi DME dan methanol.

Hasil kajian BI Kalsel menemukan bahwa pengubahan batu bara menjadi DME akan menekan defisit impor LPG nasional dan memberi nilai tambah delapan kali lipat dibandingkan dengan menjual batu bara mentah. Sementara, nilai tambah dari pengubahan batu bara menjadi methanol bisa mencapai enam kali lipat.

"Ini sekaligus menjadi jawaban dari pengurangan impor," imbuhnya.

Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Regional BI Dwi Pranoto menambahkan manfaat hilirisasi batu bara tidak hanya mengurangi impor, namun juga bisa mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Kendati begitu, belum ada proyeksi dari bank sentral nasional mengenai potensi penurunan CAD bila hilirisasi dijalankan.

"Ini akan memberikan nilai tambah, menjadi sumber ekonomi baru, mengurangi emisi karbon. Selain itu, BI mendukung hilirisasi karena bisa mengurangi impor, sehingga mengurangi CAD," ujar Dwi pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Dwi mengklaim BI sudah memberikan berbagai kebijakan untuk mendukung hilirisasi batu bara. Salah satunya yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kebijakan uang muka (down payment/DP) sebesar nol persen untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) yang ramah lingkungan.

"BI sudah menurunkan uang muka atau DP nol persen bagi kredit kendaraan untuk membeli kendaraan berwawasan lingkungan. Selain itu, BI juga mengembangkan keuangan hijau untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/sfr)

Adblock test (Why?)

Mayoritas Pendanaan Usaha Tambang Kalimantan dari Utang Asing - CNN Indonesia
Read More

Sahabat Minta Jokowi Bebaskan Munarman dari Tahanan - detikNews

Jakarta -

Sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Sahabat Munarman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperjelas status mantan Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman yang kini ditahan terkait kasus dugaan terorisme. Sahabat Munarman meminta Jokowi segera membebaskan Munarman.

"Saya kira sesudah 4 bulan ini tidak ada kejelasan ya status saudara kami itu, jadi di sini lagi yang lebih menunjukkan kesewenang-wenangan dari pemerintah ini ya. Karena itu, kembali lagi tadi sudah dituntut dalam pernyataan sikap kami, bahwa beliau, kami minta untuk segera dibebaskan oleh pemerintah dan saya kira kalau Pak Jokowi memang bukan pemimpin yang hipokrit ya, buktikanlah bahwa Pak Munarman itu, saudara kami itu, segera dijelaskan statusnya," kata Koordinator TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers di Masjid Baiturrahman, Tebet, Jaksel, Rabu (1/9/2021).

Marwan mengatakan Munarman ditahan sejak April 2021. Namun, kata Marwan, status Munarman hingga kini belum jelas.

"Maka, dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama kali dituliskan itu adalah bahwa negara ini negara hukum. Saudara kami, Pak Munarman, ini sudah ditahan sejak April, bulan April, lebih dari 4 bulan tanggal 27 April. Jadi sementara kita tidak tahu dan bagaimana statusnya sekarang," ucapnya.

Dia memprotes penangkapan Munarman. Menurutnya, penangkapan Munarman melanggar hukum.

"Jangan sembarang tangkap kalau memang tadi saya sebutkan, Pak Jokowi bilang Pancasila, lalu dari Pancasila itu ada kejelasan tentang ini negara hukum, tapi praktiknya justru sangat biadab gitu, tidak beradab ya, memperlakukan saudara kami itu seolah-olah beliau itu bukan manusia ya," tuturnya.

"Ingat itu, Pak Jokowi, yang lebih berkuasa itu ada, dan itu keyakinan kami. Silakan Anda tidak mau mengoreksi melepaskan Pak Munarman, kami berdoa semoga Allah nanti menjatuhkan hukumnya atau keputusannya yang terakhir," sambungnya.

Perwakilan Sahabat Munarman, Juju Purwanto, mengatakan segala tuduhan yang dialamatkan kepada Munarman adalah fitnah. Dia mendesak pemerintah segera membebaskan Munarman dari sel tahanan.

"Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi beserta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarwan. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan, segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan," ungkapnya.

Sebelumnya Munarman ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Selasa (27/4). Polri mendalami kaitan Munarman dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Makassar.

"Itu masih dalam pendalaman dari penyidik Densus," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).

Lihat Video: Sahabat Munarman: Polri Ulur-ulur Waktu soal Berkas

[Gambas:Video 20detik]

Adblock test (Why?)

Sahabat Minta Jokowi Bebaskan Munarman dari Tahanan - detikNews
Read More

Satu Keluarga dari San Diego Masih Terjebak di Afghanistan - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Satu keluarga dari San Diego dilaporkan masih terjebak di Afghanistan. Sebanyak tiga murid dari keluarga ini merupakan siswa dari Distrik Sekolah El Cajon.

"Karyawan kami dan keluarga yang diselamatkan memperkirakan bahwa lebih dari 1.000 anak berkewarganegaraan AS atau anak dengan visa imigran khusus masih terjebak di Afghanistan," ujar Juru Bicara Persatuan Distrik Sekolah Lembah Cajon Howard Shen, dikutip dari NBC.

Dari lima keluarga, empat di antaranya sudah dievakuasi ke El Cajon. Mengutip CNN, total anggota lima keluarga ini terdiri dari 14 siswa dan delapan orang tua.

Anggota Kongres AS Darrell Issa dari California mengatakan pihaknya terus bekerja untuk membantu keluarga ini melarikan diri dari Afghanistan. Namun, ia menuturkan bahwa keluarnya AS dari Afghanistan menyebabkan evakuasi keluarga ini semakin sulit.

Sistem dokumentasi dan verifikasi yang dibangun oleh Departemen Luar Negeri AS hancur. Selain itu, beberapa keluarga juga mengaku kerap kali dipukul dan diancam.

Keluarga lain dari daerah San Diego telah berhasil keluar dari negara itu. Dua keluarga berangkat pada Kamis (26/8). Keluarga ketiga berangkat di hari Rabu (25/8).

"Kami berterima kasih kepada tim anggota Kongres (Darrell) Issa dan semua orang yang telah berkontribusi pada misi ini sejauh ini," ujar Shen kepada CNN.

Kebanyakan keluarga imigran pergi ke Afghanistan pada tengah tahun ini untuk mengunjungi kerabatnya. Namun, kondisi politik Afghanistan membuat mereka telantar di negara itu dan menunggu kepastian evakuasi.

Lebih dari 1.000 anak warga negara AS atau anak-anak dari orang tua pemilik visa imigran khusus masih terjebak di Afghanistan, menurut distrik sekolah. Mengutip NBC, visa ini didapatkan setelah mereka bekerja dalam pemerintahan maupun militer AS.

Distrik sekolah sendiri melayani 16-17 ribu pelajar taman kanak-kanak hingga kelas 8 sekolah dasar. Distrik sekolah juga merupakan rumah dari banyak imigran Afghanistan dan Irak.

(pwn/bac)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Satu Keluarga dari San Diego Masih Terjebak di Afghanistan - CNN Indonesia
Read More

Bank Mandiri salurkan kredit lebih dari Rp 20 triliun ke kementerian dan lembaga - Keuangan Kontan

[unable to retrieve full-text content]

Bank Mandiri salurkan kredit lebih dari Rp 20 triliun ke kementerian dan lembaga  Keuangan Kontan
Bank Mandiri salurkan kredit lebih dari Rp 20 triliun ke kementerian dan lembaga - Keuangan Kontan
Read More

Deretan Kasus Bocor Data Penduduk RI dari Server Pemerintah - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Kasus dugaan kebocoran data pribadi pada aplikasi Indonesia Health Alert Card atau eHAC yang dibesut Kementerian Kesehatan ().

Sebelumnya selain eHAC, terdapat beberapa kasus kebocoran data lain yang dikelola pemerintah seperti kasus bocor data penduduk Indonesia dari KPU dan kasus kebocoran data BPJS.

Menurut Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (KA-PDP), kebocoran data terjadi karena masih terdapat aspek yang masih nihil dalam regulasi sektoral saat ini adalah kewajiban pengendali data, untuk memastikan bahwa pemroses data telah mengimplementasikan upaya-upaya teknis dan organisasional untuk mengamankan data pribadi yang diprosesnya.

Berikut beberapa kasus kebocoran data pemerintah tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pada 22 Mei 2020 lalu, peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach, yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data e-commerce Tokopedia.

Akun itu juga menyebutkan bahwa peretas membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID dan tanggal lahir. Data tersebut diperkirakan merupakan data tahun 2013.

Selain itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Dalam cuitannya, @underthebreach mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum peretas di mana sang peretas menyebutkan bahwa data ID termasuk NIK dan NKK. Ketika itu KPU langsung mengecek data internal mereka.

BPJS Kesehatan

Pada Mei 2021 BPJS mengalami pembobolan data, diduga sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS kesehatan bocor dan dijual di forum hacker.Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mencermati risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan.

Pasalnya, data yang bocor tersebut mencakup data kependudukan anggota TNI dan Polri. Data yang dijual itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID dan alamat.

Polisi pun melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan data kependudukan yang diduga berasal dari perusahaan pelat merah itu. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sempat menggeledah kantor BPJS Kesehatan selama tiga hari dalam rangka penyelidikan.

eHAC

Dugaan kebocoran data dari aplikasi Indonesia Health Alert Card atau eHAC yang digagas kemenkes pertama kali diungkapkan oleh tim peneliti dari vpnMentor, sejak 15 Juli lalu.

Saat itu, vpnMentor telah berusaha menghubungi Kemenkes terkait kebocoran data tersebut namun tidak mendapat tanggapan.

Baru pada 22 Agustus lalu laporan vpnMentor mendapat tanggapan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Alhasil pada 24 Agustus, BSSN memutuskan mengambil tindakan dengan menonaktifkan peladen eHAC versi lama.

Menurut vpnMentor, mereka memperkirakan data eHAC yang bocor sebesar 2 Gigabyte. Jumlah data warga Indonesia dan warga asing yang menginstal eHAC dan bocor diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 juta orang.

Kebocoran jenis data eHAC yang diungkap vpnMentor adalah hasil tes Covid-19 termasuk nama orang yang melakukan tes, rumah sakit, nomor antrian, tipe tes hingga waktu dan tempat tes.

Kebocoran data eHAC juga mengungkap data 226 rumah sakit di Indonesia, meliputi nama, alamat hingga kapasitas rumah sakit. Kemudian data eHAC yang bocor juga meliputi data penumpang yang isinya identitas, nomor dan foto paspor, nomor E-KTP.

(mrh/eks)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Deretan Kasus Bocor Data Penduduk RI dari Server Pemerintah - CNN Indonesia
Read More

Tunda Vaksinasi Mahasiswa di Kota Tangerang, Dinkes Tunggu Data dari Dinas Pendidikan - Kompas.com - Megapolitan Kompas.com

TANGERANG, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang menunda pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal untuk mahasiswa di wilayah itu.

Mulanya, mahasiswa di Kota Tangerang diwacanakan menerima vaksin pada 31 Agustus-1 September 2021.

Namun, vaksinasi massal itu harus ditunda dan akhirnya digelar pada 1-2 September 2021, dengan sasaran pelajar SMP dan SMA di Kota Tangerang.

Plt Kepala Dinkes Kota Tangerang Dini Anggraeini berujar, pihaknya tengah menunggu pendataan jumlah mahasiswa yang belum divaksin dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang.

"Ini, mahasiswa, kita masih nunggu data dari Dindik," ucapnya saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Total 36 Simpatisan Rizieq Shihab Diamankan Usai Demo Ricuh, 4 Orang Anak-anak

Dia mengungkapkan, Dinkes Kota Tangerang hanya bertugas dalam hal medis, yaitu pemberian vaksinasi Covid-19 dan tidak melakukan pendataan terhadap para mahasiswa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, sasaran vaksinasi kita minta ke Dindik untuk meminta informasi ke perguran tinggi terkait berapa mahasiswa yang belum tervaksin," papar Dini.

Meski demikian, menurut dia, banyak mahasiswa di Kota Tangerang yang telah mengikuti vaksinasi secara mandiri melalui puskesmas atau sentra vaksinasi lain di wilayah tersebut.

"Umumnya kalau mahasiswa sudah ikut divaksin di sentra vaksin atau puskesmas," katanya.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Banten Abas Sunarya sebelumnya berujar, dari total 53.000 mahasiswa dan dosen di 29 universitas swasta di Kota Tangerang, sebanyak 70-80 persen di antaranya telah divaksinasi.

Baca juga: Baliho dan Tiang di Jalan Cirendeu Ambruk, Saksi: Kabel Tersangkut Bus TransJakarta

"Sisanya kurang lebih 20-30 persen belum (divaksin). Dosen rata-rata sudah dua kali. Banyak yang mahasiswa sudah sekali (divaksin), tapi ada juga yang belum," kata Abas, Selasa.

Meski masih ada siswa dan dosen yang belum divaksin, universitas swasta di Kota Tangerang telah diizinkan untuk menerapkan skema pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Rabu ini.

Di satu sisi, universitas swasta tidak diperkenankan menggelar simulasi PTM untuk seluruh mata kuliah.

Beberapa bentuk pembelajaran yang boleh dilaksanakan secara langsung adalah kelas praktikum dan bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis, dan lainnya).

Di dalam satu kelas praktikum maksimal hanya ada 1/3 mahasiswa.

Untuk kelas biasa, pembelajaran teori, masih harus menerapkan belajar secara daring (online).

"Yang paling utama itu kelas praktik. Kalau kelas teori (secara) online," ucap Abas.

Adblock test (Why?)

Tunda Vaksinasi Mahasiswa di Kota Tangerang, Dinkes Tunggu Data dari Dinas Pendidikan - Kompas.com - Megapolitan Kompas.com
Read More

Belajar dari Keberhasilan Kudus Kendalikan Lonjakan Kasus COVID-19 - Berita Terkini - Covid19.go.id

Jakarta, 31 Agustus 2021 - Kendati tren positif mewarnai penanganan pandemi di tanah air, perkembangan kasus COVID-19 yang masih fluktuatif tetap menuntut kewaspadaan semua pihak. Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa terkait dinamisnya pergerakan wabah virus asal Wuhan Tiongkok ini. Guna mengoptimalkan strategi dan respon cepat di lapangan, penting untuk melakukan evaluasi serta belajar dari pengalaman yang ada.

Beberapa waktu lalu, lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, menyedot perhatian publik. Dari data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di kota ini melonjak hingga 30 kali lipat dalam waktu sepekan.

“Sekarang situasi kasus COVID-19 di Kudus sudah sangat landai, dengan penerapan PPKM Level 2,” ungkap Bupati Kabupaten Kudus, H.M Hartopo dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN bertajuk ‘Dialog Semangat Selasa’, Selasa (31/08/2021) di Media Center KPCPEN Kominfo Jakarta.

Hartopo mengakui jika lonjakan kasus pada pertengahan Juni 2021 lalu dipicu oleh mobilitas masyarakat yang tinggi dalam rangka menjalankan tradisi hari raya.

Namun begitu, respon pemerintah kabupaten, cepat. Beberapa kunci pengendalian yang dapat dipelajari antara lain adalah penguatan testing, tracing, treatment (3T), termasuk penyediaan isolasi terpusat di kabupaten dan desa agar tidak terjadi klaster keluarga. Kudus juga mengaktifkan sistem kolaborasi jogo tonggo (menjaga tetangga) dengan melibatkan relawan, pokdarwis, karang taruna, PKK.

“Dalam jogo tonggo, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin. Selain itu, kami selalu melakukan update data mulai dari zonasi terkecil, yaitu dari tingkat RT. Dengan demikian, kami bisa saling memantau dan bila ada masalah segera tertangani,” tambah Hartopo.

Upaya lain adalah menggenjot percepatan vaksinasi dengan bersinergi bersama pihak swasta, aparat, dan masyarakat. Saat ini, cakupan vaksinasi di Kudus adalah 24% untuk dosis 1 dan 20% untuk dosis lengkap.

Akselerasi vaksinasi COVID-19 masih berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi. Upaya peningkatan cakupan vaksinasi, antara lain dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan vaksinasi massal, vaksinasi keliling, vaksinasi terapung, hingga vaksinasi dari rumah ke rumah.

Terkait distribusi vaksin ke daerah, saat yang sama Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa pembagian vaksin dilakukan dengan banyak pertimbangan, di antaranya jumlah penduduk, laju penularan, serta varian virus yang beredar.

Pemerintah berkomitmen, ketersediaan vaksin akan terus ditingkatkan. Melalui koordinasi dengan daerah, pembagian sasaran dan prioritas vaksin juga diatur dengan cermat.

Mengenai proteksi kondisi Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kudus pada saat lonjakan kasus, Nadia menegaskan bahwa mereka telah 100% mendapatkan suntikan vaksin. 90% Nakes dengan kasus positif di Kudus saat itu, tidak memiliki gejala berat dan sekarang sudah beraktivitas kembali. Bagi mereka, pemerintah juga menyiapkan vaksin booster sebagai perlindungan tambahan.

Nadia juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pengawasan protokol kesehatan (Prokes) untuk memastikan keamanan masyarakat dalam aktivitas publik. Salah satunya, melalui aplikasi PeduliLindungi yang diharapkan kelak dapat berguna untuk mengontrol kapasitas ruang publik dan memastikan masyarakat menjaga jarak.

Sementara Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RS UNS Surakarta, dr. Tonang Dwi Ardyanto memaparkan beberapa hal yang menjadi pelajaran dari peristiwa di Kudus, bahwa lonjakan kasus COVID-19 bisa terjadi di kota kecil tanpa akses transportasi besar seperti bandara atau pelabuhan.

Selain percepatan vaksinasi, menurut dr. Tonang penguatan testing dan tracing juga harus selalu dijaga kendati jumlah kasus sedang tidak tinggi. Tujuannya, agar perkembangan kasus dapat terdeteksi lebih dini sehingga segera tertangani.

dr. Tonang pun menyatakan jika kemajuan penanganan COVID-19 di Indonesia wajib disyukuri. “Sebagai wujud rasa syukur, kita harus dapat belajar dari pengalaman yang lalu, agar tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Disiplin protokol kesehatan, vaksinasi dan menjaga pelaksanaan 3T di lapangan, tetap menjadi kunci penanganan pandemi.

*****

[KPCPEN/RDJS/VJY]

Adblock test (Why?)

Belajar dari Keberhasilan Kudus Kendalikan Lonjakan Kasus COVID-19 - Berita Terkini - Covid19.go.id
Read More